Pemkot Cimahi Bentuk UPTD BMD, Genjot PAD di Tengah Pemangkasan Dana Transfer

Kabaran Jabar, - Pemerintah Kota Cimahi berupaya mencari sumber pendapatan baru setelah menerima kabar pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 238 miliar.

Sebagai langkah strategis, Pemkot Cimahi akan membentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Barang Milik Daerah (BMD) untuk mengelola aset-aset yang berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menjelaskan bahwa pembentukan UPTD BMD bertujuan mengoptimalkan aset daerah agar bisa menjadi sumber pendapatan berkelanjutan.

“Tugas UPTD BMD ini adalah mengoptimalisasi potensi PAD dari aset-aset milik Pemkot Cimahi,” ujarnya, Senin (20/10/2025).

Melalui unit baru tersebut, Pemkot Cimahi akan menyewakan sejumlah aset daerah seperti Cimahi Techno Park (BITC), Baros Information Technology and Creative Center, aula, serta fasilitas publik lainnya.

Menurut Adhitia, langkah ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa harus menaikkan tarif pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Target PAD tahun 2026 sekitar Rp 590 miliar. Tapi kami tidak akan menaikkan tarif pajak, melainkan meningkatkan kreativitas dalam mengelola aset,” tambahnya.

Selain menggali potensi PAD, Pemkot Cimahi juga akan melakukan efisiensi besar-besaran pada belanja daerah yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, telah menginstruksikan pemangkasan anggaran perjalanan dinas, konsumsi, serta alat tulis kantor hingga 50 persen.

“Belanja rutin seperti perjalanan dinas, makan-minum, dan ATK akan kita potong separuhnya. Fokus kami tetap pada program yang menyentuh masyarakat,” terang Adhitia.

Langkah penghematan juga diterapkan pada penggunaan listrik, air, dan pendingin ruangan di kantor pemerintahan, kecuali pada fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit, puskesmas, dan Mal Pelayanan Publik.

Adhitia menegaskan, efisiensi ini tidak akan mengganggu program-program prioritas, termasuk pemberdayaan masyarakat, bantuan pendidikan gratis untuk siswa sekolah swasta, dan pembangunan sekolah baru.

“Kita pastikan, walau ada pemotongan Rp 238 miliar, janji politik Wali Kota dan saya tetap berjalan,” tutupnya. (Rep/Bd20)