Cimahi MEMILIH: Membahas Isu dan Merekomendasikan Pemimpin

Cimahi MEMILIH: Membahas Isu dan Merekomendasikan Pemimpin https://jabar.kabaran.id/

Kabaran Jabar, - Pada perayaan Hari Jadi Kota Cimahi yang ke-23, muncul paradoks mengejutkan di mana terungkap bahwa masih ada persoalan yang menghantui pemerintahan kota tersebut dari dalam. https://jabar.kabaran.id/

Terungkap bahwa Komunitas media Bintang Rakyat (BRAM Studio) bekerja sama dengan Limawaktu Radio Streaming untuk mengadakan Diskusi Publik yang berjudul "Cimahi MEMILIH", pada malam Selasa, 18 Juni 2024.

Cimahi MEMILIH adalah acara reguler yang mengulas berbagai isu untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan rekomendasi terhadap calon pemimpin Kota Cimahi yang akan bersaing dalam Pilkada Kota Cimahi pada November 2024 mendatang.

Dalam episode yang bertemakan 'HUT ke-23 Kota Cimahi: Refleksi dan Evaluasi', dua narasumber hadir, yaitu Kanda Kurniawan sebagai Pengamat Politik Kota Cimahi dan Dra. Ai Mulyani, M.Pd, yang menjabat sebagai Ketua IPJI DPW Jawa Barat, dibimbing oleh moderator Mang Uwo.

Kedua narasumber menyoroti banyak hal positif yang dibahas dalam diskusi Cimahi MEMILIH saat memperingati ulang tahun ke-23 Kota Cimahi.

Sebagai mantan pegawai negeri di Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Ai Mulyani adalah salah satu individu yang terlibat dalam perjalanan pembentukan Kota Cimahi sejak awalnya sebagai Kota Administratif.

Dia mencatat bahwa "pelaku sejarah sejati tidak pernah berteriak," ketika ditanya mengenai pengalamannya dalam proses pemekaran Kota Cimahi.

"Menyambut ulang tahun ke-23 Kota Cimahi, kita sebaiknya merenung sejenak. Banyak tokoh yang turut serta dalam proses pemekaran yang mengangkat statusnya dari Kota Administratif menjadi entitas yang mandiri, dan kontribusi mereka patut diapresiasi. Bagi kita yang ingin membangun, tidak perlu bersuara keras. Yang dibutuhkan adalah semangat bersama untuk membangun kota ini dengan tulus dan tanpa motif pribadi. Namun, sepanjang sejarah pemerintahan Kota Cimahi, masih ada banyak tantangan di tingkat birokrasi," ungkap Ai Mulyani pada malam Selasa, 18 Juni 2024.

Ketika ditanya tentang kondisi birokrasi Kota Cimahi selama 23 tahun pemerintahannya, Ai Mulyani mengatakan bahwa pejabat cenderung hanya menjalankan tugas sesuai prerogatif jabatannya dan sering kali menganggap aturan hukum sebagai hal yang dihindari.

Baginya, moralitas adalah pondasi utama dalam pembangunan, tetapi ironisnya, saat ini yang lebih sering terjadi adalah sikap arogansi dan perilaku sewenang-wenang dari para pejabatnya.

"Permasalahannya terletak pada penempatan yang kurang tepat terhadap orang-orang, di mana potensi sumber daya manusia tidak dihargai. Mereka hanya bergerak dalam batas kewenangan mereka tanpa memperhatikan kompetensi yang sebenarnya. Bahkan lebih memprihatinkan, para pejabat cenderung menganggap hukum sebagai sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, setelah 23 tahun, penting untuk mengevaluasi internal birokrasi Kota Cimahi secara menyeluruh," tegas Ai.

Sementara itu, seorang pengamat politik dari Kota Cimahi menghargai perjalanan hidup Bu Ai Mulyani, seorang ASN yang telah lama berdedikasi, memulai, dan membangun secara mandiri, namun akhirnya menghadapi tekanan, kritik, bahkan ada istilah yang disebut sebagai 'pembantaian'.

"Individu yang telah berjasa bagi negara namun mengalami perlakuan yang menyakitkan, bahkan menjadi korban dalam sejarah birokrasi Kota Cimahi. Hal ini harus menjadi peringatan bagi kita semua sebagai warga Kota Cimahi untuk disampaikan kepada masyarakat, bahwa situasi pemerintahan di Kota Cimahi masih memerlukan perbaikan," ungkap Kanda.

Kanda mengamati bahwa alur pemerintahan masih dipengaruhi oleh motif ekonomi, padahal seharusnya birokrasi Kota Cimahi, seperti yang disampaikan oleh Bu Ai, hanya perlu mengingatkan tentang pentingnya mematuhi peraturan.

"Secara keseluruhan, jika disimpulkan bahwa jabatan di ASN sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk memenuhi sumpah jabatannya," imbuhnya.

Menurut Kanda, kondisi seperti ini harus mengalami perubahan. Menurutnya, langkah pertama adalah melakukan perubahan dari kepemimpinan, baik itu dari pimpinan atau walikota.

"Perlu mampu mematuhi regulasi dengan ketat. Jika walikota tidak memahami APBD, maka ASN-ASN di bawahnya akan mendapatkan informasi yang salah. Kepemimpinan walikota Cimahi yang akan datang harus mampu memberikan arahan yang jelas, mendengarkan dengan baik hingga ke tingkat terendah, dan tidak hanya bergantung pada kepala Dinas atau pejabat di bawahnya. Bagi calon walikota yang terpilih, penting untuk aktif berkomunikasi dengan staf di berbagai tingkatan, bukan hanya dengan para kepala Dinas," tutur Kanda.

Mengenai topik Cimahi Memilih, Kanda menyimpulkan bahwa pemimpin masa depan harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri dan mampu mengartikan makna kesetaraan dengan baik. https://jabar.kabaran.id/

"Dalam konsepnya, seorang pemimpin tidak harus lebih unggul dari bawahannya, tetapi harus sesuai dengan tanggung jawabnya, sambil mendengarkan dengan baik dari tingkat yang lebih rendah, termasuk dari stafnya. Jadi, pemimpin ideal ke depan adalah mereka yang bisa berada sejajar dengan semua tingkatan jabatan, termasuk staf paling bawah. Selamat ulang tahun ke-23 untuk Kota Cimahi," pungkas Kanda. *

Editor: Mas Bons

(Ayo ikuti saluran WhatsApp Kabaran Jabar Portal Informasi biar enggak ketinggalan update)